Anggota Komisi IV Fraksi
PKS DPR RI Hermanto menyatakan terjadinya rangkap Jabatan di Kementerian
Pertanian harus segera diakhiri. Hal ini telah mengganggu kinerja Kementerian
Pertanian. Ia minta pemerintah dalam hal ini Sekretaris Kabinet harus
menindaklanjuti permintaan Menteri Pertanian untuk mengangkat Pejabat Eselon 1
di Kementan. Apalagi permintaan ini sudah dilakukan sejak satu tahun lalu.
Hermanto berharap
pemerintah segera mempercepat proses ini, sehingga berbagai persoalan terkait
bisa segera diatasi. Salah satunya adalah terkait dengan rekomendasi impor
produk hotikultura (RIPH) yang menjadi kewenangan Dirjen PPHP Kementan. Dimana
RIPH yang akan diterbitkan mencapai 3.300 izin.
Dengan banyaknya
perusahaan yang mengajukan RIPH akan bisa teratasi dengan adanya pejabat Dirjen
yang defenitif. Sehingga persoalan naiknya harga bawang dapat teratasi.
Lebih lanjut Anggota
Komisi IV DPR RI dari FPKS ini memaparkan, pemerintah perlu melakukan audit
terhadap para importir yang telah mendapatkan izin sehingga diketahui apakah
izin yang itu sudah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan.
Kalau terjadi praktik jual beli izin impor bawang, maka pemerintah harus
bertindak tegas dan membèrikan sangsi.
Dia juga mendukung upaya
pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh kepada para Importir Terdaftar (IT)
bawang putih terkait melonjaknya harga komoditas ini di pasaran. “Hal itu perlu
dilakukan segera agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas penyebab
naiknya harga bawang putih. Sehingga permasalahannya jadi terang-benderang”,
ungkap Hermanto.
Sebagaimana diketahui,
saat ini pengusaha yang menjadi importir bawang sebanyak 131 Importir Terdaftar
(IT) untuk hortikultura yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan
diantaranya sebanyak 114 perusahaan terdaftar menjadi IT bawang putih.
(pks.or.id)
Post a Comment