Manokwari
– Syaiful Maliki Arief Ketua DPW PKS Papua Barat menyatakan bahwa kebijakan pemerintah
menaikkan harga BBM telah melukai masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan
mengingat adanya kenaikan harga angkutan umum dan kebutuhan pokok di beberapa
wilayah di Papua Barat pasca penetapan kenaikan harga BBM per 3 September lalu.
Syaiful
menyampaikan pasca krisis akibat covid 19 masyarakat mengalami kesulitan dalam pemenuhan
aspek ekonomi.
“Tentu saja
kebijakan ini melukai masyarakat kecil. Kita baru saja merasakan
krisis akibat covid dan kenaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng. Kini
harus dihadapkan lagi dengan kenaikan harga-harga akibat kenaikan BBM,” kata
Syaiful
Seperti
halnya sikap Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS yang menolak kenaikan
harga BBM, PKS Papua Barat juga konsisten dengan keputusan menolak naiknya
harga Pertalite, Solar, dan Pertamax.
Harga
Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter,
Solar naik dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan
Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.850 per liter, dan Dexlite
Rp. 17.750 per liter.
Menurut
Syaiful pemerintah harus menghitung dampak kenaikan BBM bagi masyarakat.
“Pemerintah pusat harus menghitung
dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat. Bahwa kenaikan harga BBM pasti
disertai dengan kenaikan harga transportasi dan harga bahan pokok lainnya,”
ungkap Syaiful yang juga sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat.
Ia juga menambahkan bahwa dengan kenaikan harga BBM
kali ini berdampak secara langsung kepada perekonomian masyarakat asli Papua.
“Masyarakat lokal
mama-mama Papua pasti ikut merasakan dampak kenaikan BBM dimana ongkos transportasi
membawa hasil jualannya ke pasar semakin mahal ditambah lagi daya beli
masyarakat yang menurun.”
Syaiful
mengungkapkan mama-mama Papua yang membawa dagangan sayur mayur dari perkampungan mengalami dilema saat ini.
“Dilemanya mau kasih
naik harga jualan nanti tidak ada yang beli, sementara ongkos transportasi dan
kebutuhan pokok sudah pada naik.”
Tidak
hanya itu, ia juga menilai bahwa pemberian bantuan langsung tunai tidak bisa
menjadi solusi saat ini.
“Bahwa dampak kenaikan
BBM tidak bisa selesai hanya dengan memberikan BLT ke nasyarakat. BLT (Bantuan
Langsung Tunai) hanya sementara tapi kenaikan harga akibat naiknya harga BBM permanen,”
tegas Syaiful.
Oleh
karena itu, Syaiful Maliki Arief berharap pemerintah meninjau ulang keputusan
menaikkan harga BBM subsidi kali ini. (Ay)
Post a Comment