Live Tweet #silaturrahim Ormas Islam dengan Fraksi PKS DPR
RI, terkait pembahasan agenda-agenda keumatan dalam Rancangan Undang-Undang
Pembicara dalam #silaturrahim ini antara lain KH Amidhan (Ketua
MUI), Bapak Fahri Adi (Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia/IPHI)....
Dari Fraksi PKS hadir Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid dan Ketua
Kelompok Komisi VIII DPR RI Ibu @lediahanifa#silaturrahim
Berikut adalah pemaparan dan keynote speech dari Ketua Fraksi PKS DPR RI
Hidayat Nur Wahid #silaturrahim
HNW : Saya yakin ini bukan silaturrahim yang pertama, sebagai sesama elemen
umat kami saling melengkapi dan menguatkan#silaturrahim
HNW : Prioritas dalam pembahasan ini adalah RUU yang berkaitan langsung
dengan masalah Umat. PKS selau prioritaskan#silaturrahim
HNW : Kami sangat memerlukan aspirasi umat, untuk kami perjuangkan dan
kuatkan kepentingan umat #silaturrahim
HNW : Demokrasi bisa musyawarah mufakat, & voting. Tapi dari pembahasan
ini, kita paham umat di Parlemen memang perlu bersatu#silaturrahim
HNW : Kami berharap selalu bisa mengkomunikasikan hal2 dalam UU yg dapat
memberikan kebaikan bagi umat islam #silaturrahim
HNW : Kami komunikasikan a.l RUU Jaminan Produk Halal,
RUU Ormas serta RUU Gender. Agar tidak melanggar hukum Islam#silaturrahim
Berikutnya adalah pemaparan dari Ketua MUI Amidhan, tentang agenda-agenda
strategis keumatan #silaturrahim
KH Amidhan : Perihal RUU JPH, ada 3 hal krusial, yang pertama kelembagaan,
peran MUI, dan sifatnya mandatory atau voluntary#silaturrahim
KH Amidhan : Peran MUI tetap diberikan selama ini terhadap JPH (Jaminan Produk Halal) dari hulu sampai ke hilir ditangani oleh MUI. Agar umat terjaga#silaturrahim
KH Amidhan: saya sampaikan MUI sudah memakai system online untuk produk
halal & dapat dipercaya. Tdk ada intervensi siapapun#silaturrahim
KH Amidhan : Kalau pemerintah yg jadi lembaga sertifikasi bs ditunggangi
kepentingan lain. Kita itu harus hati2 utk umat#silaturrahim
KH Amidhan : Voluntary itu bukan enak utk industri, kalau dia melabelkan
halal, ternyata belum disertifikatkan ke MUI, bisa diberikan...
5 tahun kurungan & 2 milyar denda. Kenapa mandatory sedemikian sulit?
kalau halal seharusnya jangan takut. Diuji saja #silaturrahim
Selanjutnya pemaparan dari perwakilan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
Disampaikan oleh jurnalis senior Parni Hadi #silaturrahim
Parni Hadi: Haji itu tentang keadilan, kesempatan dan kesejahteraan. Pas
kalau PKS adakan acara ini. Umat harus diperjuangan#silaturrahim
Parni Hadi: Soal keuangan haji. Jangan lupa, ini dana masyarakat dan bukan
dana pemerintah. PKS harus perjuangkan hal ini#silaturrahim
Parni Hadi: Bgmn baiknya lembaga haji? Pertama, Badan khusus haji terpisah
dari Kemenag. Agar manajemen lebih baik dan cepat#silaturrahim
Parni Hadi : Bentuk kedua, Kepala Badan Haji setingkat Menteri, Dana
diberikan dengan pola nasabah. Dipisah dari Kemenag#silaturrahim
Parni Hadi: Penting untuk memisahkan Pemerintah dari pengelolaan. Cukup sbg
Regulator. Biar haji dikelola secara profesional#silaturrahim
Parni Hadi: Saya ingin tambahkan, di luar konteks masalah haji. Yakni
pengalaman saya sebagai jurnalis. #silaturrahim
Parni Hadi: Banyak keluhan ttg berita yang dipelintir oleh jurnalis maupun
kantor berita. Ini berbahaya. Apalagi dlm politik #silaturrahim
Parni Hadi: Karena itu, jurnalis muslim akan kampanye "Prophetic
Jurnalism", Jurnalisme Kenabian. Dasarnya nilai-nilai Islam
Parni Hadi: Apa nilai-nilai Jurnalisme Profetik? Sederhana. Ikuti saja apa
kata Rasul : Siddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah#silaturrahim
Parni Hadi: Jurnalisme Kenabian dengan nilai2 ini mengawasi, tapi bisa
dipercaya. Tidak seenaknya memelintir berita. Imbang.#silaturrahim
Selanjutnya sesi tanya jawab. Sesi Pertama untuk pertanyaan dari perwakilan
Muslimah HTI, Wanita Serikat Islam & Muslimat NU#silaturrahim
Hadir dalam #silaturrahim ini, perwakilan dari MUI, LPPOM
MUI, PB PII, HTI, DDII, Wanita HTI, Muslimat NU, dan beberapa perwakilan
lainnya
(dari akun twitter @FPKSDPRRI)