Manokwari - Dengan mulai gencarnya sosialisasi pemerintah melaksanakan adaptasi kebiasaan baru (new normal) beberapa warga Kabupaten Manokwari mulai menyiapkan diri. Di antaranya adalah para santri dan mahasiswa yang akan segera mulai belajar di beberapa kota di Pulau Jawa dan Sulawesi. Sayangnya persyaratan yang mengharuskan mereka melakukan rapid test ditanggapi keluhan. Karena biaya yang cukup mahal.
Samsul Hadi, aleg PKS DPRD Kabupaten Manokwari, saat bermusyawarah dengan konstituennya melalui aplikasi Whatsapp senin (8/6) mengungkapkan penolakannya terhadap kebijakan biaya tes yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Apalagi tes tersebut diselenggarakan oleh institusi swasta, bukan pemerintah. Karena dikhawatirkan institusi ini lebih mengedepankan profit.
"Saat ini ada sekitar 100-200 pelajar dan mahasiswa yang saya tahu sedang menuntut ilmu di luar Manokwari. Mendengar akan diterapkannya new normal membuat mereka mempersiapkan diri untuk kembali. Sayangnya kondisi pandemi ternyata mempengaruhi sumber ekonomi orang tua mereka. Biaya tes minimal Rp 450 ribu per orang dan bahkan bisa lebih mahal dari harga resmi sangat memberatkan banyak pihak. Melihat keprihatinan ini kami meminta agar pemerintah daerah bisa mengambil tindakan," ujarnya.
Ia berharap alokasi dana COVID-19 yang tersedia dapat disiasati untuk membantu pembiayaan rapid test para pelajar dan mahasiswa yang akan kembali. Mengingat sektor pendidikan juga hal yang sangat penting untuk pembangunan Manokwari ke depan.
Samsul Hadi telah beraudiensi dengan Gugus Tugas COVID-19 di tingkat Kabupaten Manokwari agar segera ditemukan solusi terbaik. "Mari kita persiapkan sama-sama mulai dari sekarang. Agar satu-dua bulan ke depan saat program pendidikan dan perkuliahan sudah dibuka tidak timbul masalah lagi," terangnya. (Feb)
)*: Dari berbagai sumber
